Oleh Mukhaer Pakkanna Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, 2018 – 2023
Pada pekan ketiga November 2023, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar Dialog Publik bersama Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI yang dilaksanakan pada 3 (tiga) lokasi. Penulis diminta sebagai salah seorang panelis ekonomi untuk memberikan tanggapan kepada pasangan calon (Paslon).
Mengulik dokumen resmi visi-misi ekonomi dan penjelasan Paslon, secara umum,. Pertama, gagasan mereka masih normatif, cair, dan belum menukik sebagai distingsi kebijakan. Kritik dan solusi perbaikan kebijakan dari pemerintahan, belum ada yang unik. Mungkin, mereka masih tersandera bagian masalah dari rezim terdahulu. Kalaupun ada yang beda, hanya disampaikan secara sporadik, reaksional, dan tidak terukur melalui pernyataan media massa, bukan dalam dokumen resminya.
Kedua, dampak dan mitigasi pada persoalan-persoalan resesi ekonomi global kurang menjadi pertimbangan strategis. Mereka asyik berobsesi dan menyusun program serta target ambisius, tapi lupa pada fakta empirik.
Bagaimana fakta dampak buruk perang Rusia-Ukraina, efek krisis Timur Tengah, ketegangan geoekonomi politik Cina-Amerika, krisis iklim global, hingga berlanjut pada krisis finanasial, krisis pangan, kenaikan suku bunga global, ketidakpastian harga minyak dan gas, melemahnya daya beli masyarakat dunia, hingga berdampak domestik. Misalnya, volatilitas kurs rupiah, melemahnya ekspor terutama yang berbasis ekstraktif sehingga berdampak tergerusnya cadangan devisa, membengkaknya utang luar negeri, dan seterusnya.
Selain itu, Paslon pun belum berani mendedahkan bagaimana ekonomi Indonesia bisa keluar sebagai Negara middle income trap. Misalnya, cara menekan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang menerungku pendapatan Negara. Angka ICOR Indonesia masih bertengger tinggi, 7,6 persen, sementara rerata negara Asean hanya 3,5 persen. Tingginya angka ini mengrim kabar, masih rendahnya produktivitas, rendahnya daya saing, inefisiensi, membengkaknya angka korupsi, dan pelbagai biaya siluman menerpedo mesin birokrasi ekonomi.
Keadilan Ekonomi
Semua Paslon mengulas tentang isu penegakan keadilan ekonomi, tapi belum mengulas biang persoalan mengapa ketidakadilan ekonomi itu menyeruak. Terjadinya ketimpangan pendapatan, ketimpangan penguasaan lahan, ketimpangan penguasaan aset, dan seterusnya, semakin akut karena keadilan sosial tidak tegak lurus dengan fakta. Biang dari tidak tegaknya keadilan sosial, yakni terjadinya dwifungsi oligarki ekonomi-politik.
Oligarki yang berdwifungsi ekonomi dan politik, ujungnya melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi. Distribusi dan akses bagi kelompok ekonomi mayoritas (ekonomi rakyat) terputus ke sumberdaya ekonomi. Kata Amartya Sen (1981), distribusi akses sumberdaya ekonomi yang tidak merata menyebabkan rakyat miskin tidak dapat mengembangkan usaha produktifnya. Sejatinya semua Paslon memberikan gagasan non-mainstream untuk mengamputasi oligarki ekonomi yang berkongsi dengan oligarki politik.
Dalam konteks Paslon Satu misalnya, menawarkan solusi visi normatif dan datar, yakni “Indonesia Adil dan Makmur untuk Semua”. Masalah kebangsaan yang didedah dalam dokumen resminya, berkaitan dengan belum satunya kemakmuran, peningkatan kualitas SDM, dan krisis iklim global. Arah visinya, bagaimana menciptakan kesadaran masyarakat Indonesia untuk bergotongroyong menciptakan energi Indonesia yang adil dan makmur, yang kemudian dari titik pijak ini, bersama-sama membangun iklim global yang manusiawi, damai, dan lestari.
Terlihat 8 (delapan) arah perubahan dan ada 3 (tiga) misi yang secara langsung mengupas tentang kebijakan dan program ekonomi. Tampaknya, Paslon Amin, lebih berfokus terhadap pemerataan ekonomi melalui sejumlah upaya yang ingin digapai, seperti menerapkan upah minimum yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah, tanpa memberatkan para pemberi kerja.
Sementara Paslon Dua mengambil jalan yang berbeda dengan Paslon Amin. Paslon Dua mengedepankan visi: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, yang secara vulgar ingin melanjutkan legacy atau copy paste (copas) Presiden Jokowi-Ma’ruf. Ada 8 (delapan) program atau asta cita yang menjadi prioritas ini dengan titik tekan kebijakan ekonomi pada asta cita 2, 3, 4, 5 dan 6.
Guna mendukung asta cita itu, Paslon Dua juga memformulasikan 17 program prioritas dan 8 program hasil tercepat. Secara general, gambarannya, pasangan ini ingin mempersiapkan generasi Indonesia unggul atau generasi emas 2045, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045. Tapi, peta jalan, terutama dalam 5 (lima) tahun ke depan masih sumir.
Sementara Paslon Tiga, Ganjar-Mahfud, menawarkan visi: “Menuju Indonesia Unggul. Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari”, Namun, dalam identifikasi persoalan yang diulas dalam dokumen resminya, tidak satupun membahas persoalan Negara Maritim. Justru gambaran tentang Negara Maritim hanya diulas dalam misi ke-6 tentang Pembangunan Ekonomi Hijau/Biru. Dalam kaitan masalah kemiskinan dan pemberdayaan nelayan, pencurian ikan, illegal fishing, klaim tumpang tindih wilayah laut, penyelundupan, dan lainnya, masih kurang disentuh.
Berkaitan tingkat kemiskinan yang ditargetkan 2,5 persen dan kemiskinan ekstrem 0 persen dalam misi Paslon Tiga, berkeinginan menghapuskan kemiskinan dengan program kebijakan konvergentif, program pusat dan daerah serta optimalisasi dana non-APBN. Sayang sekali, obsesi pasangan ini tidak kompatibel dengan capaian tatkala Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Periode itu terlihat tingkat kemiskinan menurun, tapi tidak signifikan.
Memang tidak mudah mencapai target pertumbuhan di atas 5 – 7 persen jika hanya mengandalkan konsumsi masyarakat dan belanja atau konsumsi pemerintah. Namun, pertumbuhan di atas itu akan sulit diperoleh jika ekspor terganggu dan investasi mandek. Bahkan, pertumbuhan seperti itu akan berdampak sulitnya Indonesia keluar dalam kategori Negara middle income trap.
Kendari demikian, sejatinya jika ingin menggenjot pertumbuhan ekonomi, selain bersandar pada aktivitas ekonomi formal seperti yang diurai di atas, perlu juga semua Paslon mengulik eksistensi ekonomi informal dan “ekonomi bayangan”, yang selama ini secara tidak langsung hadir dalam blantika ekonomi nasional. Meminjam catatan Direktorat Jenderal Pajak RI (2019), kegiatan ekonomi bayangan itu tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (tax evasion).
Dalam konteks ini, sejatinya semua Paslon, memberikan solusi bagaimanana mengurangi atau mengatasi persoalan ekonomi bayangan ini sehingga mampu secara formal berkontribusi pada perekonomian nasional, terutama dalam mendongrak pertumbuhan ekonomi yang didera ketidakpastian global. Lebih jauh, bagaimana menangani usaha mikro yang jumlahnya 64 juta unit atau dalam riset The SMERU (2023), bahwa setiap 1.000 populasi Indonesia, terdapat 242 usaha mikro (Kompas. 29/12/2023).
Demikian pula terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang oleh Paslon Satu dianggap akan melahirkan ketidakadilan atau ketimpangan kawasan. Paslon Dua, tampaknya menggunakan paradigma keberlanjutan pembangunan dengan berlindung pada UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 2022. Begitu pula Paslon Tiga memodifikasinya dengan diktum percepatan masalah pembangunan IKN dengan tetap memperhatikan pembangunan kota-kota baru lain.
Paslon Satu ingin mengekspresikan upaya mengurangi tensi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi serta mewujudkan kota-kota unggulan sebagai pusat pertumbuhan. Tentu, maksudnya untuk menekan ketimpangan antarkawasan. Ini artinya, tersirat bahwa Paslon Satu tidak semata menginginkan pembentukan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Paslon ini berpretensi agar sebaran kota-kota baru di pelbagai kawasan. Anehnya, dalam dokumen resmi visi-misi Paslon Amin ini, tidak satu pun berani mengkritik dan membahas tentang eksistensi IKN ke depan.
Artikel MENGULIK VISI-MISI EKONOMI CAPRES-CAWAPRES pertama kali tampil pada Official Website ITB Ahmad Dahlan.